HuMa

Total 129 Publikasi
Amicus Curiae Atas Perkara No. 89/Pid.B/LH/2020/PN Bls
Evaluasi Otonomi Khusus Papua Untuk Tata Kelola Hutan dan Lahan yang Lebih Baik
"Hukum yang Hidup" Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Opini Hukum Peraturan Menteri LHK 21
Outlook HuMa 2020
Outlook Meretas Mimpi Hutan Adat
Pandangan Hukum Hutan Adat Papua dan Papua Barat
Opini Hukum Perpres 44/2020
Riset Skema Hukum Pengelolaan Gambut
Submission Cultural Rights and Climate Change
Fungsi Konservasi di Dalam Hutan Adat, Studi Kasus : Kasepuhan Karang
Pengaturan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja
Kertas Kebijakan: Arah Pengaturan Perubahan UU Kehutanan
Opini Hukum : Dari Reformasi Kembali ke Orde Baru
Edisi April-Juni 2014..pdf
Edisi Januari-Maret 2014.pdf
Edisi Khusus Dialog Nasional
Kembalikan Hutan Adat, Anotasi MK 35
Kearifan Hukum Warisan Leluhur Dayak
Kumpulan Aturan Pengelolaan Agraria
Menanti Kesadaran Beretika dari Korporasi
Menuju Hutan Adat
Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisipliner (Edisi Revisi)
Suara Rakyat Untuk Presiden
UU Perkebunan dan Putusan MK
Ruang Gerak Masyarakat dalam Mengontrol Perkebunan Sawit
Berhukum dari Desa
Cermin Retak Pembangunan Kehutanan Studi Kasus Desa Sedoa dan Oo
Edisi April-Juni 2013.pdf
Edisi Januari-April 2013.pdf
Edisi Juli-September 2013.pdf
Edisi Khusus KTT Hukum Rakyat Oktober-Desember..pdf
Gerakan SPHR Sulsel
Hak Masyarakat Atas Tanah dan SDA dalam proyek REDD+, Tinjauan Atas Teks SRAP
Hutan Adat Paska Putusan MK No 35
Hutan Kita, Hidup Kita
Kalimantan Tengah dalam Pusaran Proyek Perubahan Iklim
Komunitas Batan Di Wilayah To Jambu, Sulsel
Konflik atau Mufakat
Menuju Penyelesaian Konflik Tenurial Kehutanan
Mitigasi Perubahan Iklim
Pendekatan Sejarah dalam Berpikir Hukum
Peradilan Adat Dalam KUHAP
Penyelesaian Pidana di Luar Pengadilan
Perlindungan HAM dalam Proyek REDD 2011
Platform Bersama CSO Perbaikan Tata Kelola Kehutanan Melampaui Karbon.pdf
Pluralisme Hukum dan Isu-Isu yang Menyertainya
RaTA Desa Sedoa dan Oo
Refleksi Konflik Sumber Daya Alam dan Agraria
Kriminalisasi Pejuang Agraria
Soetandyo Wignjosoebroto Profesornya Hukum Rakyat
SPHR HuMa, Bogor
UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Paska Putusan-Putusan MK
2012. Buletin Juli-September
Forest Tenure Reform di Indonesia
Foto Ketika Badai Perubahan Menerpa, Teluk Meranti
Foto Meniti Perubahan, Sajingan
Hukum Kami Hukum Adat
Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan RSPO
Oktober
Outlook Konflik SDA dan Agraria 2012
Prosiding Diskusi Publik, Refleksi Perjalanan Kembalinya Tap MPR No IX Tahun 2001
Studi Kebijakan Penguatan Tenurial Masyarakat dalam Penguasaan Hutan
Studi Pendahuluan Atas Kebijakan Pengaman (Safeguard) Donor-Donor Bilateral untuk Program REDD di Indonesia
Akses Terhadap Keadilan
Aturan Daerah dan Tenure Masyarakat Adat
Edisi April 2011.pdf
Analisis Wacana Media
Ekonomi Uma
Mereka yang Belum Setara
Sepuluh Tahun Perkumpulan HuMa
Tak Ada Alasan Ditunda, Potret FPIC di Proyek Demonstration Activities REDD di Kalteng dan Sulteng
Alone Facing The Changing Climate.pdf
Animasi Perubahan Iklim Kenapa Harus REDD
Bersiap Tanpa Rencana
Beyond Carbon
Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk -Kurniawarman..pdf
Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia
Kesiapan dan Kerentanan dalam Skema Kebijakan Perubahan Iklim
Karakter-Karakter Utama Pendamping Hukum Rakyat
Konsep Hak-Hak Atas Karbon
Kuasa dan Hukum
Melampaui Karbon
Negara Hukum Bernurani
Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia
Perubahan Iklim dan Perdebatan Hak
Perubahan Iklim, REDD dan Perdebatan Hak
Satu Dekade Legislasi Masyarakat Adat
Sendirian Menghadapi Iklim yang Berubah.pdf
Sertifikat Tanah dan Orang Miskin
Setelah Kami Dilarang Masuk Hutan
Hutan Kita, Hidup Kita..pdf
Pemanasan Global, Respon Pemerintah dan Dampaknya Terhadap Hak Masyarakat Adat
Pemulihan Tanah Ulayat, Perspektif Pemangku Kepentingan di Sumatera Barat
Hutanku Penjaraku Film Kasus Sungkup
Kebijakan Daerah dan Tenure Masyarakat Adat Atas Hutan
Karakter Peraturan Daerah Sumber Daya Alam
Dinamika Hutan Nagari di Tengah Jaring-Jaring Hukum Negara
Dominasi dan Resistensi Pengelolaan Hutan di Jawa Tengah
Implikasi Tumpang Tindih Penguasaan Hutan
Mengapa Undang-Undang Kehutanan Perlu Direvisi, Argumentasi Kritis Usulan Perubahan UU Kehutanan
Mengelola Hutan Dengan Memenjarakan Manusia
Pemberantasan Destructive Logging
Perkembangan Hukum Pertanahan -Nurhasan Ismail.pdf
Potret Pengelola Hutan Nagari
Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia
Our Land, Our Life
Promise Acquisition (English)
Tanah Kami, Hidup Kami
Free and Prior Informed Concent Dalam Pergulatan Hukum Lokal
Pluralisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisipliner.pdf
Analisa Hukum Bagaimana Seharusnya
Hukum Kami, Hukum Adat 5
Hukum Responsif
Berjuang Mengawal Kebijakan Publik
Gambaran Kenyataan Keragaman Hukum di Kalbar -Tambun Anyang.pdf
Hukum Negara Versus Hukum Rakyat
Mempertimbangkan Peradilan Adat
Legal Opinion, Undang-Undang Kehutanan No.41 1999
Manual Pelatihan Hukum
Otonomi Daerah dan Gelombang Baru Penyeragaman Hukum Lokal
Otonomi Daerah & Karakter Perda
Pendapat Hukum Terhadap SK Bupati Kapuas Hulu
Pengertian Dasar & Teknik Perancangan Perundang-Undangan
Perkembangan Hukum Nasional Pendidikan Hukum Indonesia Pada Pascakolonial
Qua Vadis Pembaharuan Hukum SDA di Indonesia
Quo Vadis Pembaruan Hukum Agraria
Sumberdaya Milik Siapa
Regional Autonomy Character of Local Government Laws and Regulation