Buku ini bertutur mengenai peran lembaga dalam melakukan advokasi hutan adat. Diterbitkan berdasarkan pengalaman dalam mendorong penetapan hutan adat, dan hal ini merupakan yang pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, tepatnya tanggal 30 Desember 2016, SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SK-KLHK) tentang penetapan hutan adat diserahkan langsung Presiden Joko Widodo kepada wakil masyarakat di empat wilayah hutan adat yang ditetapkan dari 12 wilayah yang dikawal HuMa bersama koalisi hutan adat. Organisasi yang kuat sangat dibutuhkan dalam advokasi Hutan Adat. Ini tidak sekedar memastikan berjalannya advokasi, namun merumuskan agenda dan strategi advokasi. Organisasi dibangun atas sebuah gagasan atau ide pemikiran. Namun semua itu tak akan berwujud tanpa adanya system yang menggerakkan. Atas dasar itulah, maka di tahun ke 17 HuMa menyusun buku tentang perjalanan panjang menjalani agenda kerja yang konsisten yang dibangun dan dikawal, hingga mendorong pencapaian advokasi.