Di tahun 2020 ini, di tengah pandemi yang memberikan dampak krisis multidimensional bagi dunia termasuk Indonesia, Pemerintah Indonesia bersama DPR justru semakin menunjukkan itikad tidak baik dalam memperjuangkan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dengan mengesahkan dua RUU yang problematis, yaitu RUU Cipta Kerja yang disahkan menjadi UU No. 11 tahun 2020 dan RUU Minerba yang disahkan menjadi UU No. 3 tahun 2020. Di satu sisi, RUU yang dibutuhkan untuk perlindungan masyarakat hukum adat justru tidak kunjung disahkan seperti RUU Masyarakat Adat dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.